Rapat Dengar Pendapat umum  Komisi X DPR dengan  Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistio digelar Kamis (10/1) malam dipimpin Wakil Ketua Komisi Asman Abnur. Acara ini dimaksudkan Komisi X DPR untuk masukan dan penjelasan tentang kesiapan para guru,  sehubungan dengan penggantian kurikulum baru tahun 2013.

Menurut Sulistio, yang akan melaksanakan kurikulum baru bukan menteri, dirjen apalagi anggota DPR. Selain itu, lanjutnya kondisi guru-guru di Indoensia sangat heterogen dari yang paling hebat sampai yang sangat memprihatinkan.Dan guru-guru kelas rendah kelas 1 hingga 4 apalagi di daerah di pedalaman, tidak mudah untuk melaksanakan ha-hal baru apalagi disiapkan dalam waktu singkat.

" Ini kondisi riil, sudah keliling ke 33 propinsi dan sekitar 30% kabupaten kota di pedalaman dan hasil kajian, tidak mudah untuk melaksanakan kurikulum baru," jelas Sulistio.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, PGRI mempunyai pengalaman tidak baik hampir semua pergantian kurikulum di Indonesia tidak berhasil, karena kesiapan guru, sekolah dan dukungan kurikulum itu. " Kami sebenarnya ingin menjaga nama baik pemerintah, guru serius untuk membantu hanya kalau tetap mengulang proses itu dalam ketergesa-gesaan saya khawatir kemubadiran terjadi lagi di republik ini," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi X Asman Abnur menyatakan berterima kasih atas  saran dan pendapatnya. Masukan tersebut sangat berharga pagi Panja Kurikulum Komisi X DPR untuk dibahas dan disampaikan kepada pemerintah.

Anggota Komisi X Popong Otje Djundjunan mengatakan, pandangan dan sikap PGRI berdasarkan sudut akademik, tetapi Komisi X DPR melihatnya dari sudut politik namun demikian tetap tujuannya sama dalam rangka ingin memajukan pendidikan di tanah air.

Ia sependapat dengan PGRI, bahwa pemerintah tidak belajar pengalaman yang sudah-sudah, betapa pahit kita rasakan dengan ulah pemerintah yang selalu tanpa kajian yang mendalam, tanpa persiapan, seperti Ujian Negara (UN), PMPTK, dan terakhir adalah RSB. " Apa nanti kurikulum akan bernasib sama kurikulum menjadi eror, hanya karena pemerintah yang selalu mem fait accomply,". kata Popong.

Popong mengemukakan, bahwa dirinya tidak rela kalau  di fait accomply kurikulum tanpa kajian dari Litbang, untuk apa adanya litbang kalau tidak diberdayakan dan dimanfaatkan.

" Kami panja kurikulum nyaris tidak ada kesempatan untuk melangkah lebih kongkrit, karena  seolah-olah hampir semua keputusan sudah final bahwa kurikulum baru akan diberlakukan  pada tahun ajaran baru," tandas Popong menambahkan. (Spy).  foto:wy/parle